Presiden Baru Dilarang Berutang
Pergantian Penjaga di Istana Negara Jakarta (photo:setneg)
Usia republik ini telah 67 tahun, namun sepanjang itu pula Indonesia terbelit dengan utang. Dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, utang itu semakin membesar. Lima pergantian presiden belum mampu mengantarkan Indonesia keluar dari lilitan utang. Masing-masing presiden justru melanjutkan tongkat estafet warisan utang untuk presiden selanjutnya.
Tidak perlu heran jika Indonesia sulit melepaskan diri dari jerat utang, sebab, kebiasaan berutang sudah dimulai sejak republik ini masih seumur jagung. Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menuturkan, Indonesia telah diwarisi utang oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1949, sebagai salah satu kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.
“Sebagai syarat kemerdekaan, penyerahan kedaulatan disertai pengalihan utang dari pemerintahan Hindia Belanda,” ujar Dani Setiawan. Presiden Soekarno sempat tidak setuju dan membatalkan warisan utang yang menjadi beban bagi Indonesia. Utang dari pemerintah Hindia Belanda tidak seluruhnya dibayar, tapi bukan berarti Soekarno anti terhadap utang. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berutang ke negara-negara blok timur. Tapi ada pula utang dari AS dan negara barat.
Soekarno melanjutkan tradisi pengalihan utang ke pemerintahan Soeharto, sekitar USD 2,3 miliar (di luar utang Hindia Belanda USD 4 miliar). Saat dilantik sebagai presiden, Soeharto sudah menanggung beban utang dari Soekarno. Bukannya melunasi utang sebelumnya, Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun justru semakin rajin melakukan pinjaman baru.
Bedanya, Soeharto tidak memilih utang dari negara blok timur, tapi cenderung ke blok barat dan lembaga asing semisal Bank Dunia dan IMF. Warisan utang dari Hindia Belanda yang sempat dibatalkan oleh Soekarno, justru di re-schedule oleh Soeharto pada 1964. Selain mereschedule, Soeharto juga mendapat komitmen pinjaman baru. Utang di era Soeharto diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi, mulai dari bangun infrastruktur, bangun pabrik, industri dan lain-lain.
Presiden Soekarno Berbincang dengan Jenderal Soeharto (photo: setneg)
Menurut Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, utang di era Soeharto banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan alias dikorupsi. Rezim orde baru berutang Rp 1.500 triliun. Bisa disebut utang negara bertambah sekitar Rp 46 triliun/tahun, selama 32 tahun Soeharto berkuasa.
Saat dilengserkan tahun 1998, Soeharto melanjutkan tradisi mewarisi utang ke Presiden Habibie, mencapai USD 53 miliar ditambah utang BLBI yang dimasukkan sebagai utang dalam negeri. Totalnya, Soeharto mewarisi utang sekitar USD 171 miliar.
Proses penumpukan utang terus berlanjut di era Presiden Habibie. Bahkan, Habibie tercatat sebagai presiden yang membuat utang Indonesia makin besar dalam waktu singkat. Pada masa kepemimpinannya yang seumur jagung, Habibie mengakumulasi tambahan utang luar negeri hingga USD 20 miliar. Warisan utang dari Habibie sekitar USD 178 miliar.
Zaman reformasi tidak berarti Indonesia lepas dari jerat utang. Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur, sempat menurunkan utang luar negeri pemerintah sekitar USD 21,1 miliar, dari USD 178 miliar menjadi USD 157 miliar. Namun, utang pemerintah secara keseluruhan meningkat. Sebelum lengser, Gus Dur mewarisi utang sebesar Rp 1.273,18 triliun ke Pemerintahan Megawati.
Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri, Presiden ke 4 dan ke 5 Indonesia (photo: viva.com)
Demikian pula di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri yang menggantikan Gus Dur yang lengser. Pada masa Megawati, terjadi penurunan jumlah utang melalui penjualan aset-aset negara. Di tahun 2001 utang Indonesia sebesar Rp 1.273,18 triliun turun menjadi Rp 1.225,15 triliun pada 2002.Sayangnya, di tahun-tahun berikutnya utang Indonesia terus meningkat. Pada 2004, total utang Indonesia menjadi Rp 1.299,5 triliun. “Pada masa Gus Dur dan Megawati tambahan utang baru terbilang sedikit, tidak terlalu besar,” ujar Dani.
Budaya warisan utang berlanjut ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah mendapat warisan utang RP 1.299 triliun, utang Indonesia semakin membengkak menjadi Rp 1.700 triliun di 2009 atau lima tahun pertama masa kepemimpinan SBY.
Catatan positif pada masa kepemimpinan SBY, Indonesia melunasi utang-utangnya pada dana moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang telah menjerat sejak 1997. Pada Oktober 2006, sisa utang pada IMF sebesar USD 3,7 miliar yang harusnya jatuh tempo pada 2010 telah diselesaikan oleh BI. Sebelumnya, pada Juni 2006, BI juga membayar utang ke IMF sebesar Rp 3,7 miliar. Jadi, dalam waktu satu tahun anggaran, sisa utang ke IMF sebesar Rp 7,4 miliar telah dilunasi.
Data terbaru, menjelang berakhirnya masa kepemimpinan SBY di 2014, utang Indonesia semakin menggunung. Per April 2013, utang pemerintah sudah menembus Rp 2.023 triliun. “Harus diakui, di era SBY memang terjadi akumulasi utang yang besar dibanding presiden-presiden sebelumnya,” ucap Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan.
Presiden SBY menerima kunjungan Presiden Ceko Vaclav Klaus di Istana Merdeka, (9/07/2012) (foto: abror)
Dari pemaparan tersebut, tergambar bahwa warisan utang secara turun temurun sudah dilakukan sejak dulu. Setiap presiden pasti mewariskan utang ke presiden selanjutnya. Jika sekarang utang Indonesia lebih dari Rp 2.023 triliun, berapa utang yang akan diwariskan SBY saat lengser tahun depan? ” (merdeka.com)
