Ngeri-ngeri Sedap Terasi

Kendati bau menyengat, terasi tetap nikmat.

Oleh: Hendri F. Isnaeni

 

Dibaca:  kali

HENRY O. Forbes, naturalis Skotlandia, menjelajahi Nusantara antara 1878-1883. Suatu hari, pada Minggu pagi, dia terlambat bangun di pondokannya di daerah Genteng, Lebak (sekarang, Bojong Genteng, Cijaku, Lebak, Banten). Dia terusik oleh bau busuk yang menyengat.

Mulanya dia mengira daging unggasnya mulai membusuk. Namun, setelah diperiksa, daging itu baik-baik saja. Dia lalu memeriksa sekeliling pondokan, mungkin ada bangkai hewan. Akhirnya, dia menemukan sumber bau busuk itu di dapur: sebuah benda padat terbungkus rapat daun pisang.

“Ya ampun, apakah ini?” tanya Forbes kepada pelayannya, sambil menyentuh benda itu hati-hati.

“Oh! Tuan, itu trassi!”

“Trassi? Demi Tuhan, apa itu trassi?”

“Enak untuk dimakan, Tuan, terutama direbus.”

“Apakah saya sudah memakannya selama ini?”

“Tentu saja, Tuan. Itu enak sekali.”

“Kamu orang bodoh! Apakah kamu ingin meracuni saya dan membunuh dirimu sendiri?”

“Biar saya terkena gondok, Tuan, tetapi makanan itu memang enak sekali!”

Forbes memuat percakapan tersebut dalam A Naturalist’s Wandering in the Eastern Archipelago from 1878 to 1883, masuk dalam antologi Jawa Tempo Doeloe suntingan James R. Rush.

Pelancong Skotlandia lainnya, John Crawfurd, juga mencatat mengenai pengolahan dan penggunaan ikan yang menurutnya aneh tapi umum dilakukan. “Pengolahan ini, dalam bahasa Melayu blachang dan dalam bahasa Jawa disebut trasi, adalah setumpuk ikan kecil, terutama udang, yang telah difermentasi, dan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Olahan berbau busuk ini, yang dapat membuat mual bagi orang asing, adalah saus umum di pulau Hindia, lebih umum daripada kecap dari Jepang. Penggunaannya meluas ke setiap negara tropis dari China sampai Bengal (India) ” tulisnya dalamHistory of the Indian Archipelago, Vol. I (1820).

Namun Crawfurd menunjuk William Dampier, penjelajah dan penulis asal Inggris, sebagai orang yang menjelaskan pengolahan terasi dengan “akurasi yang sempurna”. Dalam A New Voyage Round the World (1688), Dampier menguraikan balachaun adalah komposisi yang berbau kuat namun hidangan yang disukai penduduk asli negeri ini.

Cara membuatnya: campuran udang dan ikan kecil ditambah garam dan air ditumbuk dalam bejana, dan cairan yang keluar jangan dibuang karena masih bisa digunakan. Ikan hasil tumbukan itu disebut balachaun. Sedangkan cairannya disebut nuke-mum,berwarna coklat pucat dan berasa sangat gurih, serta digunakan sebagai saus yang baik untuk unggas, tidak hanya oleh penduduk asli, tetapi juga oleh banyak orang Eropa, yang menganggapnya sama dengan kecap.

“Orang-orang miskin makanbalachaun dengan nasi,” tulis Dampier.

Di Cirebon, nuke-mumkemungkinan besar adalah blendrang, perasan air rebon (udang) atau cai rebon. Makanan dari bahan ini disebut petis blendrang. Dari kata cai reboninilah menjadi Cirebon.

Berdasarkan Babad Cirebon danCarita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon dulunya sebuah dukuh bernama Muara Amparan Jati yang berada di Dukuh Pasambangan, lebih kurang 5 km di sebelah utara Kota Cirebon. Selain membabat belukar untuk dijadikan kebun dan ladang, penduduknya juga mendirikan industri rumahan membuat terasi dan blendrang dengan alat lumpang dan alu batu besar. Lama-kelamaan kegiatan ini terdengar oleh penduduk sekitarnya dari Pasambangan, Rajagaluh dan Palimanan. “Mereka berduyun-duyun datang membeli terasi dan cai rebon/petis blendrang. Sejak itulah dukuh itu disebut orang Dukuh Cirebon, pada tahun 1447,” tulis P.S. Sulendraningrat dalamSejarah Cirebon.

Menurut Denys Lombard dalamNusa Jawa Silang Budaya Jilid 3,catatan mengenai terasi tersua dalam Prasasti Karang Bogem tahun 1387 yang dikeluarkan penguasa yang tak disebutkan namanya, tetapi kemungkinan penguasa Lasem. Prasasti ini berhubungan dengan pendirian sebuah “lungguh” di suatu tempat yang disebut Karang Bogem di tepi laut. Dikatakan bahwa tanah itu mencakup satu jung sawah dan setengah jung tanah yang sudah dibuka, tetapi juga tambak-tambak yang ikannya dipakai untuk membuat terasi.

“Dalam teks prasasti tertulis acan, bentuk yang sekarang ditemukan kembali dalam kata blacan yang juga berarti terasi,” tulis Lombard.

Lombard juga mengutip buku F. de Haan berjudul Priangan, De Preanger-regentschappen onder het Nederlansch Bestuur tot 1811, jilid I. F. De Haan menyebut adanya sebuah tanah milik raja kecil (kroondomein) di Pamotan di pantai selatan yang tugasnya membuat terasi untuk keraton (Mataram,red). Bagi Lombard, ini “mengingatkan tanah milik yang disebut pada abad ke-14 dalam Prasasti Karang Bogem.”

Tak semua orang suka terasi, termasuk Forbes. Meski dibujuk, dia tetap membuang terasi ke hutan. Dia mengancam akan menghukum pembantunya jika menemukan lagi terasi di pondokannya. Setelah itu, dia mengetahui bahwa terasi menjadi bumbu penyedap di setiap masakan, lokal maupun Eropa, yang dimakannya sejak datang ke Hindia.

“Sulit bagi saya menerima kenyataan bahwa secara tidak sengaja saya sudah menyantap benda tersebut setiap hari tanpa merasa jijik sedikit pun,” kata Forbes.

http://historia.id/kuliner/ngeringeri-sedap-terasi

Kode-Kode Rahasia di Android

Adi Fida Rahman - detikInet

Jakarta - Banyak informasi mengenai hardware dan sistem di Android cukup sulit diakses. Tapi ketika mengetahui kode rahasianya, kita bahkan dapat melakukan banyak hal.

Menggunakan kode rahasia ini cukup mudah, kita hanya membutuhkan tombol dial yang ada di aplikasi telepon. Tapi perlu diingat kode ini tidak semuanya bekerja di perangkat Android. 

Jadi, jika ponsel tidak merespons sebuah kode, tidak perlu dipusingkan. Coba kode lain, untuk mendapatkan banyak informasi mengenai Android yang Anda genggam.

Kode Umum



Kode di bawah ini dapat digunakan universal. Artinya dapat diterapkan pada semua perangkat Android, apapun pabrikannya. 

*#06# : menampilkan IMEI (International Mobile Station Equipment Identity).
*#*#7594#*#* : membuat tombol power seketika mematikan ponsel saat ditekan tanpa menampilkan menu pilihan.
*#*#4636#*#* : menampilkan informasi mengenai ponsel, baterai, peenggunaan ruangan penyimpanan dan WiFi
*#*#7780#*#* : Factory reset
*2767*3855# : melalukan wipe secara komplit, termasuk firmware
*#*#273283*255*663282*#*#* : mem-backup semua foto dan video
*#*#1472365#*#* : Tes GPS
*#*#1234#*#* : Menampilkan firmware dan info PDA.
*#*#232338#*#* : Menampilkan alamat MAC WiFi
*#*#8255#*#* : Akses GTalk Service Monitor
*#*#36245#*#* : Akses Email Debug Info
*#*#225#*#* : Events calendar
*#*#426#*#* : Debug info Google Play Service
*#*#759#*#* : Access Google Partner Setup

Kode Samsung

Kode dibawah ini hanya bisa digunakan di perangkat Android besutan Samsung.
*#*#34971539#*#* : Menampilkan informasi kamera
*#*#197328640#*#* : mengaktifkan mode pengujian layanan
*#*#232339#*#* : Mengetes Wireless LAN 
*#*#1575#*#* : Tes GPS 
*#*#0*#*#* : Tes layar LCD
*#*#4986*2650468#*#* : Menampilkan informasi penting ponsel (PDA, Hardware, firmware dll)
##778 (diikuti dengan menekan tombol telpon) : menu EPST

Kode HTC

*#*#3424#*#* : HTC function test Program
*#*# : Menu HTC Info
*#*#8255#*#* : Menjalankan GTalk Service Monitor
##3424# : Menu Diagnostic 
##3282# : Menu EPST 
##8626337# : VOCODER
##33284# : Menu Field trial
##786# : Reverse Logistics Support
##7738# : Protocol Revision

Demikian sedikit kode rahasia yang ada di Android. Mungkin Anda juga punya kode yang lainnya?

http://m.detik.com/inet/read/2015/05/26/065543/2924815/317/2/kode-kode-rahasia-di-android

Mesir dan Kemerdekaan Indonesia

Tak jauh dari Tahrir Square, pusat demonstrasi rakyat Mesir, terdapat jalan Ahmed Sokarno. Bagaimana hubungan Mesir dengan Indonesia di masa lalu?

Oleh: Bonnie Triyana

Dibaca: 16913 kali

Kairo, 10 April 1947. Seorang petugas imigrasi bertubuh tinggi tegap dengan kumis melintang menghadang empat pria berpakaian kumal, bersandal-sepatu lusuh yang memasuki pintu bandara. Petugas itu mengerenyitkan dahinya saat memeriksa paspor yang disodorkan empat pria tadi. Heran. Paspor yang diserahkan tak berbentuk buku kecil sebagaimana umumnya melainkan secarik kertas lecek dengan sejumlah keterangan kalau empat pria itu datang dari sebuah Republik bernama Indonesia.

Belum habis rasa heran petugas itu, salah seorang yang bertubuh kecil, berkumis dan mengenakan kopiah meluncurkan keterangan, “Mision diplomatique, dari Indonesia, sebuah negara baru di Asia,” katanya. Lelaki tua itu adalah Haji Agus Salim, the grand old manRepublik Indonesia, Menteri Muda Luar Negeri sekaligus pemimpin delegasi.

Tapi keterangan Agus Salim hanya ditanggapi kerutan kening, kepala miring dan bahu yang diangkat, tanda kebingungan yang belum tuntas. Matanya masih menatap keempat orang tadi. Sejurus kemudian dia bertanya, “Are you Moslem?” “Yes” jawab mereka berempat serentak, kemudian mereka saling bertatapan dan sontak menertawai tingkah mereka sendiri. “Well, then, Ahlan wa Sahlan, Welcome!” saut petugas yang sedari tadi bertampang dingin.

Tanpa panjang urusan lagi, keempat pria delegasi Indonesia yang terdiri dari Haji Agus Salim, AR Baswedan, Mr. Nazir Pamoentjak dan Rasjidi (kemudian menjadi Prof. Dr) melenggang menuju ruang tunggu di mana sejumlah mahasiswa Indonesia dan Sekjen Liga Arab Azzam Pasha telah menunggu kedatangan mereka.

Perjalanan ke Mesir tersebut merupakan kunjungan balasan dari pihak Indonesia setelah sebelumnya Muhammad Abdul Mun’im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay (sekarang Mumbay, India) datang ke Yogyakarta pada 13–16 Maret 1947. Menurut AR Baswedan dalam artikelnya di buku Seratus Tahun Agus Salimmengisahkan kunjungan Mun’im itu untuk mewakili negerinya dan membawa pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Mun’im datang ditemani Ketut Tantri (Muriel Pearson), perempuan Amerika yang banyak membantu perjuangan rakyat Indonesia di masa revolusi.

Pada 15 Maret 1947, bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Mesir yang ke-23, demikian AR Baswedan mencatat, “Mun’im menghadap Presiden Sukarno (untuk) menyampaikan pesan-pesan dari Liga Arab,” kata dia pada tulisan yang sama. Pesan itu merupakan hasil keputusan sidang Dewan Liga Arab yang diselenggarakan pada 18 November 1946 yang menganjurkan seluruh anggota Liga Arab mengakui kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan serta kekeluargaan. .

Sebuah versi menyebutkan solidaritas negara anggota Liga Arab tersebut dimotori oleh gerakan Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir. Gerakan persaudaraan muslim tersebut didirikan oleh Hassan Al-Banna, pemikir sekaligus tokoh pembebasan yang getol menentang kolonialisme Inggris di Mesir dan aktif menggalang persaudaraan di kalangan umat muslim.

Mengetahui kedatangan delegasi Indonesia yang disiarkan luas oleh suratkabar Mesir, Duta Besar Belanda di Mesir berupaya keras menggagalkan upaya Haji Agus Salim cum suis untuk menjalin perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Dubes Belanda bersikukuh kalau Indonesia itu bukanlah sebuah Republik yang merdeka berdaulat melainkan masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Sehingga tindakan politik apapun yang mengatasnamakan Indonesia sebagai sebuah negara tidak Belanda akui, kecuali atas sepengetahuan dan membawa nama pemerintah Belanda.

Padahal delegasi Indonesia memiliki misi menggalang dukungan internasional untuk mengakui kemerdekaannya. Belanda menutup mata atas fakta kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, 17 Agutus 1945. Belanda bahkan menyebarkan opini bahwa Republik Indonesia yang baru berdiri itu merupakan hasil kolaborasi ekstrimis Republik dengan fasis Jepang. Pada pengujung 1945 pun beredar kabar Bung Karno dan Bung Hatta akan diadili sekutu sebagai penjahat perang.

Dengan kampanye pencitraan negatif oleh Belanda, maka pihak Republik berusaha mengimbanginya dengan mengirimkan misi diplomatik ke berbagai forum internasional dan negara. Sebelum mendarat di Kairo, Mesir, Haji Agus Salim serta delegasi Indonesia terlebih dulu menghadiri Inter-Asian Relation Conference di New Delhi, India, menggalang solidaritas dari negara-negara Asia yang peduli pada perjuangan bangsa Indonesia.

Menurut catatan AR Baswedan, perjanjian persahabatan antara Mesir dengan Indonesia ditandatangani pada 10 Juni 1947. Abdul Mun’im, konsul Mesir di Bombay yang beberapa bulan sebelumnya berkunjung ke Yogyakarta mengantarkan delegasi Indonesia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Mesir Nokrashi Pasha yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mesir.

Tepat pukul sembilan pagi seluruh delegasi Indonesia sudah tiba di kantor Kementrian Luar Negeri Mesir. Namun delegasi diminta untuk menunggu di ruang tamu padahal agenda pada jam itu sudah ditetapkan untuk penandatangan persahabatan Indonesia dengan pihak Mesir. Pihak delegasi tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam ruangan Perdana Menteri sampai 30 menit kemudian. “Sesudah setengah jam menunggu, kami melihat Duta Besar Belanda keluar dari kamar PM Nokrashi dengan wajah yang kecut, dan tergesa-gesa,” kenang AR. Baswedan.

Delegasi kemudian dipersilahkan masuk ke ruangan dan mendengar sendiri dari Nokrashi tentang apa yang terjadi antara dia dan Duta Besar Belanda di Mesir. Menurut Nokrashi, pihak Belanda yang diwakili oleh Duta Besarnya protes dan merasa keberatan dengan cara pemerintah Mesir memperlakukan delegasi Indonesia. Duta Besar Belanda mengingatkan Mesir tentang hubungan ekonomi Mesir dengan Belanda. Belanda juga mengancam akan menarik dukungannya terhadap Mesir terkait persoalan Palestina yang dibawa Mesir ke forum PBB.

Perdana Menteri Nokrashi atas nama bangsa Mesir tak gentar sedikit pun. Dia malah memberikan jawaban di luar dugaan Duta Besar Belanda. “Menyesal sekali kami harus menolak protes Tuan, sebab Mesir selaku negara berdaulat, dan sebagai negara yang berdasarkan Islam, tidak bisa tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir dan tidak dapat diabaikan,” kata Nokrashi seperti dikutip oleh AR Baswedan.

Duta Besar Belanda itu pun meninggalkan Perdana Menteri Nokrashi dengan rasa kecewa. Perjanjian persahabatan antara Mesir dengan Indonesia pun berhasil ditandatangani hari itu antara Menteri Muda Luar Negeri Indonesia Haji Agus Salim dengan Nokrashi Pasha dalam kapasitas sebagai Menteri Luar Negeri Mesir. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh AR Baswedan selaku Menteri Muda Penerangan Indonesia, Rasjidi dan Dr. Nazir Dt. Pamoentjak dari pihak Indonesia. Abdul Mun’im dan Sekjen Kemlu Mesir Dr. Kamil dari pihak pemerintah Mesir.

Dengan penandatangan perjanjian persahabatan yang sekaligus menandai pengakuan Mesir secara legal terhadap kedaulatan Republik Indonesia itu maka lengkaplah persyaratan formal berdirinya sebuah negara. Secara de factodan de jure persyaratan pengakuan dari negara lain atas eksistensi Republik Indonesia tercapai dengan kesepakatan tersebut. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia.

Hubungan Mesir dengan Indonesia semakin erat ketika Bung Karno menginisiasi gerakan Non-blok, yang menggalang kekuatan dunia ketiga di Asia-Afrika untuk bersama-sama menghalau potensi perang dunia ketiga antara blok barat (Amerika) dengan blok timur (Uni Soviet). Adalah Gammal Abdul Naser, Presiden Mesir yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Sukarno. Penampilan Bung Karno yang selalu berkopiah memberikan kesan tersendiri bagi rakyat Mesir pada zamannya sehingga setiap kali ada warga Indonesia yang berkunjung ke sana dan mengenakan kopiah maka sontak warga Mesir akan menyebut nama “Sukarno!”.

http://historia.id/mondial/mesir-dan-kemerdekaan-indonesia

MENGENAL SEJARAH KRISIS EKONOMI UNI EROPA DAN AMERIKA

MENGENAL SEJARAH KRISIS EKONOMI UNI EROPA DAN AMERIKA

MENGENAL SEJARAH KRISIS EKONOMI UNI EROPA DAN AMERIKA

Selama beberapa tahun belakangan ini banyak sekali dibicarakan dimedia massa baik berita di televise, Koran, majalah ataupun dimedia elektronik hingga obrolan-obrolan diwarung-warung kopi mengenai krisis financial global yang sedang mengacam dunia saat ini, tetapi mungkin hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mengetahui tentang bagaimanakah awal mula krisis yang melanda Uni eropa dan amerika itu bisa terjadi…??? Dan Apa dampaknya bagi Indonesia...??? 

AWAL MULA KRISIS UTANG EROPA

Krisis keuangan Eropa telah mengancam perekonomian dunia. Krisis yang menakutkan dunia itu berakar pada kegagalan Uni Eropa untuk memperbaiki perbankan. Sebenarnya perekonomian Eropa belum sepenuhnya sembuh kembali dari krisis 2007 dan tidak pernah sepenuhnya menangani semua tantangan yang dihadapi sistem perbankan mereka. Salah satu faktor penting terjadinya krisis keuangan Eropa adalah faktor krisis utang di negara Yunani.

Krisis utang Eropa berasal dari Yunani, yang kemudian merembet ke Irlandia dan Portugal. Ketiga negara tersebut memiliki utang yang lebih besar dari GDP-nya, dan juga sempat mengalami defisit (pengeluaran negara lebih besar dari GDP). Krisis mulai terasa pada akhir tahun 2009, dan semakin seru dibicarakan pada pertengahan tahun 2010. Pada tanggal 2 Mei 2010, IMF akhirnya menyetujui paket bail out (pinjaman) sebesar €110 milyar untuk Yunani, €85 milyar untuk Irlandia,dan €78 milyar untuk Portugal. Kemudian kekhawatiran akan terjadinya krisis punberhenti sejenak. Efek dari krisis Eropa ini cukup berdampak kepada IHSG, yang ketika itu anjlok besar-besaran dari posisi 2,971 ke posisi 2,514.

Yunani kemungkinan merupakan buah dari kesalahan kebijakan pemerintahan di masalalu. Pada tahun 1974, Yunani memasuki babak baru pemerintahan, dari junta militer menjadi sosialis. Pemerintah baru ini kemudian mengambil banyak utang untuk membiayai subsidi, dana pensiun, gaji PNS, dll. Utang tersebut terus saja menumpuk hingga pada tahun 1993, posisi utang Yunani sudah diatas GDP-nya, dan sampai sekarang pun masih demikian. Saat ini utang Yunani diperkirakan telah mencapai 120% dari posisi GDP-nya, dimana banyak analis yang memperkirakan bahwa data yang sesungguhnya kemungkinan lebih besar dari itu.

Hingga awal  tahun 2000-an, tidak ada seorang pun yang memperhatikan fakta bahwa utang Yunani  sudah terlalu besar. Malah dari tahun 2000 hingga 2007, Yunani mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 4.2% per tahun, yang merupakan angka tertinggi dizona Eropa, hasil dari membanjirnya modal asing ke negara tersebut. Keadaan berbalik ketika pasca krisis global 2008 dimana negara-negara lain mulai bangkit dari resesi, dua dari sektor ekonomi utama Yunani yaitu sektor pariwisata dan perkapalan, justru mencatat penurunan pendapatan hingga 15%. Orang-orang pun mulai sadar bahwa mungkin ada yang salah dengan perekonomian Yunani.

Keadaan semakin memburuk ketika pada awal tahun 2010, diketahui bahwa Pemerintah Yunani telah membayar Goldman Sachs dan beberapa bank investasilainnya, untuk mengatur transaksi yang dapat menyembunyikan angka sesungguhnyadari jumlah utang pemerintah. Pemerintah Yunani juga diketahui telah mengutak-atik data-data statistik ekonomi makro, sehingga kondisi perekonomian mereka tampak baik-baik saja, padahal tidak. Pada Mei 2010, Yunani sekali lagi ketahuan telah mengalami defisit hingga 13.6%. Salah satu penyebab utama dari defisit tersebut adalah banyaknya kasus penggelapan pajak, yang diperkirakan telah merugikan negara hingga US$ 20 milyar per tahun.

Ketika IMF memberikan pinjaman, IMF mengajukan beberapa syarat penghematan anggaran kepada Pemerintah Yunani.  Diantaranya pemotongan tunjangan bagi PNS dan pensiunan, peningkatan pajak PPN  hingga 23%, peningkatan cukai pada barang-barang mewah, bensin, rokok, dan  minuman beralkohol, hingga perusahaan BUMN harus dikurangi dari 6,000 menjadi  2,000 perusahaan saja. Tentu saja kebijakan ini sangat sulit untuk diterapkan.

Pada bulan yang sama, ketika Pemerintah Yunani mengumumkan kebijakan penghematan anggaran, rakyat Yunani langsung menggelar unjuk rasa besar-besaran di Athena untuk menolak kebijakan tersebut. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai apakah Pemerintah Yunani berhasil dalam menerapkan berbagai kebijakan diatas atau tidak. Salah satu lembaga pemeringkat utang terkemuka, Moody’s, masih menetapkan rating utang Yunani pada salah satu level terendah, yaitu CCC.

Tantangan yang begitu hebat dihadapi para pemimpin Eropa, sejak  bangkrutnya Yunani, disusul Irlandia, Spanyol, merembet ke Italia,  Inggris, dan terakhir melanda Perancis, yang masuk ke jurang krisis akibat utang. Perancis nasibnya sama seperti Amerika Serikat yang telah  diturunkan peringkat rating kreditnya dari AAA menjadi AA+. Perancis  yang mempunyai utang yang setara dengan 95 % PDB nya, sudah tidak lagi mampu mengatasinya.

Lembaga peringkat Standard and Poor (S&P). akhirnya memangkas peringkat 9 negara di Eropa karena terlilit krisis utang yang parah pada minggu kedua diawal tahun 2012. Dalam pengumumannya, 4 negara turun peringkatnya 2 tingkat yakni Italia, Spanyol, Portugal dan Siprus. Lalu, 5 negara yang peringkatnya turun 1 tingkat adalah Prancis, Austria, Malta, Slowakia, dan Slovenia. Keputusan Standard & Poor's ini membuat peringkat Italia turun menjadi BBB+ yang berarti setingkat dengan Kazakhstan. Sementara peringkat Portugal makin merosot. Meski begitu, Jerman lolos dari penurunan peringkat yang saat ini ‘AAA’. Perancis dan Austria kehilangan peringkat 'AAA'-nya menjadi ‘AA+’ . 

Tidak banyak pilihan  yang bisa dilakukannya, kecuali hanya dengan memotong defisit anggaran,  dan itu pasti akan membawa malapetaka kepada krisis politik dan sosial.  Ujungnya terjadinya pemberontakan rakyat. Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel  mengumumkan langkah-langkah kebijakan mengatasi krisis utang, tetapi  tidak mempunyai dampak positif di pasar. Bursa saham di Uni Eropa terus berguguran sampai titik yang paling rendah.

Investor berharap langkah-langkah yang lebih konkret untuk  menstabilkan kondisi keuangan pemerintah yang gemetar menghadapi krisis  utang sekarang ini. Mereka ingin melihat peningkatan besar dalam jumlah dana stabilitas Uni Eropa dan banyak yang menyerukan penciptaan  kerjasama diantara negara-negara yang menggunakan mata uang Euro.

Hingga saat ini belum ada kepastian penyelesaian krisis hutang yang melanda negara-negara di uni eropa tersebut. apakah akan berakhir menjadi krisis financial global ataukah negara-negara uni eropa akan mulai merangkak kembali dari keterpurukannya? wallahualam bisawab...

SEJARAH KRISIS EKONOMI AMERIKA

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan dengan para kreditornya yaitu Rusia, Jepang, dan China, terkait utang sebesar US$ 14.3 trilyun yang sebagian diantaranya jatuh tempo pada 2 Agustus 2011. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, AS tidak membayar utang yang jatuh tempo tersebut menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan utang lagi, yaitu sebesar US$ 2.1 trilyun.

Utang baru sebesar US$ 2.1 trilyun tersebut akan jatuh dalam 10 tahun ke depan, dan akan dibayar menggunakan uang sebesar US$ 2.4 trilyun yang diperoleh dari penghematan anggaran belanja negara. Dengan asumsi bahwa AS mampu menghemat pengeluaran, maka utang tersebut akan lunas sepuluh tahun mendatang. Namun kalau belajar dari pengalaman, biasanya nantinya utang tersebut akan diperpanjang lagi, entah sampai kapan. Jika utang tersebut kita ibaratkan sebagai bom waktu, maka bom tersebut tidak pernah dijinakkan, melainkan hanya ditunda waktu meledaknya.

Pertanyaannya, apakah di masa lalu ‘bom’ seperti itu pernah meledak? Dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi selanjutnya?

Keberhasilan AS menjadi negara adidaya pada saat ini, salah satunya adalah karena gencarnya kegiatan percepatan pembangunan, dengan mengandalkan utang. Namun di masa lalu, AS pernah beberapa kali gagal dalam membayar utang, baik utang pemerintahnya maupun akumulasi dari utang-utang warganya, yang berlanjut pada krisis finansial besar-besaran. Oke, mari kita runut sejarahnya.

Krisis pertama di AS terjadi pada tahun 1819, yang dikenal sebagai ‘Panic of 1819’. Krisis tersebut merupakan akhir dari ekpansi ekonomi besar-besaran yang terjadi di seluruh penjuru negeri, setelah AS memenangkan perang melawan Inggris pada tahun 1812. Pasca perang, didukung oleh kondisi politik yang kondusif, para bank lokal mulai memberikan pinjaman kepada para pekerja, pengusaha, dan siapapun yang hendak membangun rumah, tempat usaha, dan sebagainya. Ekonomi pun berkembang pesat. Namun masyarakat AS ketika itu lupa bahwa Pemerintah AS juga berhutang ke bank lokal untuk membiayai perangnya. Ketika kegiatan perekonomian mulai berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang dimulai dari menurunnya permintaan Eropa akan impor bahan makanan dari AS, maka ketika itulah para pengusaha mulai gagal membayar utangnya ke bank. Pemerintah AS sendiri tidak bisa menutupi utang-utang warganya, karena dia sendiri juga punya utang segunung. Alhasil, AS mengalami krisis ekonomi pertamanya, dimana puluhan bank terpaksa tutup, pengangguran merebak dimana-mana, dan ratusan orang dipenjara karena tidak mampu membayar utangnya.

Krisis selanjutnya terjadi pada tahun 1857, yang lagi-lagi diawali oleh ekspansi para bank dalam mengucurkan utang. Ketika itu, ekspor bahan makanan dan hasil bumi dari pantai timur AS (New York dan sekitarnya) ke Eropa mulai kembali menurun, sehingga banyak warga AS yang tinggal di pesisir timur berpindah ke barat (California dan sekitarnya) untuk mencari penghidupan baru. Mereka menggunakan kereta api untuk perjalanan. Alhasil bisnis jasa transportasi kereta api meraup untung besar, dan mendorong para bank untuk mengucurkan kredit ke perusahaan-perusahaan kereta api. Krisis ekonomi dimulai ketika para warga AS, yang sebagian besar merupakan petani, menemukan bahwa lahan di barat ternyata gersang dan tidak bisa dipakai untuk bercocok tanam, sehingga selanjutnya tidak ada lagi orang yang bepergian ke barat. Ketika perusahaan kereta api tidak lagi memperoleh penumpang, maka mereka satu per satu mulai bangkrut, dan ikut menyeret bank yang memberi mereka pinjaman. Puncak dari krisis tahun 1857 ini terjadi ketika salah satu perusahaan asuransi terbesar di AS kala itu, Ohio Life Insurance, mengalami gagal bayar sebesar US$ 7 juta dan bangkrut, nilai yang sangat besar untuk ukuran saat itu.

Krisis ketiga terjadi pada tahun 1930-an, yang dikenal dengan ‘Great Depression’. Penyebabnya masih sama: utang. Pada krisis kali ini, utang tersebut mulai melibatkan pasar modal. Diawali dari kejatuhan pasar modal Wall Street pada bulan Oktober 1929, AS dirundung krisis ekonomi besar yang baru bisa pulih sekitar sepuluh tahun kemudian. Itupun berkat Perang Dunia II, dimana ekonomi AS ketika itu mulai bergerak kembali karena banyak perusahaan menerima pesanan senjata dan pesawat terbang dari negara-negara di Eropa.

Penyebab dari kejatuhan Wall Street tersebut tak lain adalah karena pasar modal AS mengalami bubble yang sangat parah sebelumnya. Sebelum terjadinya crash, saham-saham di Wall Street terus saja naik dengan cepat, hingga rata-rata PER pada saham-saham di indeks Standard & Poor’s sempat mencapai 32.6 kali, sangat mahal! Kenaikan harga saham yang terlalu cepat tersebut didorong oleh aksi sekuritas dan bank, yang memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada para investor dan trader, untuk terus membeli saham, termasuk dengan cara short selling. Ketika orang-orang mulai sadar bahwa harga-harga saham sudah terlalu mahal, maka mereka langsung menjual sahamnya, dan diikuti oleh para pelaku pasar lainnya yang panik, sehingga Wall Street langsung anjlok. Indeks saham paling terkemuka di AS, Dow Jones, terus saja turun hingga tahun 1932. Pada saat itu, Dow telah turun ke posisi 41.22, atau 89% lebih rendah dibanding posisi sebelum krisis.

Setelah ‘Great Depression’, hingga saat ini AS belum pernah mengalami krisis besar lagi. Dow memang sempat beberapa kali mengalami koreksi besar, termasuk pada tahun 2008 lalu, yang biasanya juga disebabkan oleh bubble. Namun koreksi-koreksi tersebut tidak pernah sampai separah koreksi yang terjadi pada tahun 1930. Sayangnya seolah tidak mau belajar dari pengalaman, AS kemudian berhutang lagi. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir utang tersebut terus saja meningkat. Pada tahun 2005 lalu, utang AS ‘hanya’ US$ 7.9 trilyun, sebelum kemudian menjadi US$ 14.3 trilyun pada saat ini.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ketika Indonesia mengalami krisis pada tahun 1998 dan 2008, penyebabnya juga utang. Pada 1998, para pengusaha yang memiliki utang dalam mata uang US$ mendadak tidak mampu melunasi kewajibannya, karena utang mereka tiba-tiba membengkak, yang disebabkan oleh pelemahan kurs Rupiah terhadap Dollar. Beberapa orang mengatakan bahwa krisis 1998 sebenarnya diciptakan oleh AS, yang dengan sengaja mempermainkan mata uang Asia, termasuk Rupiah, agar Indonesia menjadi berhutang kepada International Monetary Fund (IMF). Sebab para pengusaha Indonesia seharusnya masih mampu membayar utangnya andai kata Rupiah tidak melemah terhadap US$.

Sementara pada tahun 2008, yang punya utang adalah warga AS, yaitu utang untuk kredit perumahan, bukan Indonesia. Sedangkan kondisi ekonomi Indonesia ketika itu relatif baik-baik saja. Makanya krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 tidak separah krisis yang terjadi pada tahun 1998. Pada tahun 2008, IHSG ‘hanya’ turun hingga setengahnya, sebelum kemudian menguat kembali dan mencapai posisi pada saat ini.

Dari rentetan kejadian diatas, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan:

1. Krisis ekonomi biasanya diawali dari pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat, yang bahkan terkadang diiringi dengan euforia. Padahal pertumbuhan tersebut tidak ditopang oleh sektor riil dan makro fundamental. Jarang terjadi sebuah krisis tanpa diawali oleh kondisi finansial yang super-kondusif terlebih dahulu.

2. Ekspektasi alias harapan yangberlebihan akan pendapatan yang besar di masa depan, hanya akan berakhir pada kejatuhan. Ketika bank meminjamkan uang ke para perusahaan kereta api, para bank ini berpikir bahwa perusahaan kereta api tersebut akan terus saja mencetak laba setiap tahunnya. Mereka kurang mempertimbangkan resiko-resiko tertentu yang bisa saja meyebabkan perusahaan kereta api tersebut bangkrut. So, be reasonable!

3. Sejarah membuktikan bahwa utangadalah biang kerok dari krisis. Memang, mengambil utang ke bank ataupun lembaga keuangan lainnya adalah baik, jika diiringi dengan pertimbangan yang matang. Namun diluar itu, maka utang yang anda pegang justru akan menjadi bom waktu.

4. Setiap kenaikan harga saham yang terlalu tinggi hingga bubble, hampir pasti akan berakhir dengan koreksi besar-besaran, yang itu artinya berhati-hatilah setiap kali IHSG naik terlalu cepat.

5. Meski demikian, koreksi tersebut akan berhenti ketika harga-harga saham sudah kembali murah, sehingga itulah saatnya untuk belanja saham kembali, karena pada dasarnya indeks saham akan terus naik dari waktu ke waktu. Ketika terjadi Great Depression, Dow Jones berada di posisi 41. Sementara ketika artikel ini ditulis, Dow sudah berada di posisi 12,132, atau telah menguat sekitar 300 kali lipat dalam waktu 80 tahun. Kecuali dunia kiamat pada 2012 nanti, rasa-rasanya tidak mungkin Dow bisa anjlok ke posisi 41 kembali.

Balik lagi ke masalah utang AS. Kira-kira apa yang akan terjadi pada perekonomian dunia seandainya AS benar-benar mengalami default? Jawabannya tentu saja akan terjadi krisis, dan harga-harga saham di seluruh dunia akan jatuh. Dan sayangnya, kita tidak akan bisa menghindarinya seandainya itu terjadi. Namun seperti yang sudah disebutkan diatas, yang namanya krisis tidak akan terjadi selamanya, dan hanya soal waktu saja sebelum keadaan menjadi normal kembali. Kabar baiknya kalau berdasarkan sejarah, krisis seperti itu jarang terjadi. Paling sering hanya setiap 10 tahun sekali. Mengingat Mr. Obama berhasil menunda waktu ledakan dari 'bom' yang dia pegang hingga 10 tahun ke depan, maka untuk saat ini bolehlah kita bersantai sejenak, kecuali jika nanti ada perkembangan baru soal utang Amerika ini.

Tapi jika anda ingin investasi anda benar-benar aman, maka dengarkanlah nasihat Warren Buffett: ‘Janganlah anda sekali-kali berhutang untuk berinvestasi. Gunakan saja dana yang ada, itupun jangan gunakan seluruhnya.

http://infodatabroker.blogspot.com/2012/01/normal-0-false-false-false_13.html?m=1

Mula Pedagang Kaki Lima

Kekeliruan penerjemahan membuat mereka disebut pedagang kaki lima. Dianggap masalah akut perkotaan.

Oleh: HENDARU TRI HANGGORO

Pedagang sedang menjajakan dagangannya.
Foto: KITLV.

PKL bukan pedagang kemarin sore. Kehadiran mereka di Jakarta bisa dirunut hingga ke zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Saat itu, Raffles memerintahkan beberapa pemilik gedung di jalanan utama Batavia untuk menyediakan trotoar selebar lima kaki (five foot way) untuk pejalan kaki.

Menurut William Liddle dalam “Pedagang yang Berkaki Lima”, termuat 111 Kolom Bahasa Kompas, saat bertugas di Singapura pada 1819, Raffles kembali menerapkan kebijakan ini di Chinatown.

Lantas terjadi kesalahan penerjemahan istilah five foot ke bahasa Melayu. “Five foot rupanya disalahmaknakan sebagai kata majemuk. Dalam menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, orang membalikkan hukum MD (menerangkan-diterangkan) Inggris menjadi hukum DM (diterangkan-menerangkan) Melayu, sehingga terjemahannya bukan lima kaki, melainkan kaki lima,” tulis Mayapada, 15 Desember 1967.

Meski dibuat untuk pejalan kaki, ruang itu justru ditempati para pedagang sehingga orang menyebut mereka pedagang kaki lima. “Istilah ini menjalar ke Medan. Dari Medan sampai di Jakarta dan menyebar ke kota-kota di Indonesia,” tulis Mayapada.

Dagangan mereka antara lain barang kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan mainan anak. Pedagang makanan dengan gerobak atau pikulan tak termasuk kategori ini. Mereka masuk kategori dagang rakyat.

PKL di Batavia pada akhir abad ke-19, seperti digambarkan Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun, biasa berteriak untuk menarik pembeli. Tapi pemerintah kota tak menyukai kehadiran mereka. Mereka diusir dari jalan. Tindakan ini menuai protes dari sejumlah bumiputera yang duduk di Dewan Kota (gemeente raad). Salah satunya Abdoel Moeis. (Baca: Abdoel Moeis dan Hari Sastra Indonesia)

“Para pedagang diusir dari pinggir jalan karena di tempat tersebut tinggal banyak orang Belanda yang tidak mau melihat para pedagang kaki lima kotor itu,” protes Moeis dalam sidang Dewan Kota pada 1918, dikutip Susan Blackburn.

Meski tak diketahui pasti, Susan memperkirakan jumlah PKL meningkat pada 1934 sebagai buntut dari masa depresi yang melanda dunia pada 1930-an. Jumlah mereka terus meningkat setelah kemerdekaan. Bahkan Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) menyebut mereka sebagai salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta pada dekade 1950-an. Selain itu, DPKS menilai bahwa PKL menganggu keteraturan kota. Maka DPKS berusaha mencarikan mereka tempat berdagang yang memadai. Langkah ini gagal diterapkan karena kota kekurangan lahan untuk pasar.

Memasuki 1960-an, cap PKL kian buruk. Beberapa alasannya, menurut Mayapada 15 Januari 1968, PKL dianggap merusak keindahan kota, cara dagangnya primitif, dan bikin malu negara jika tamu asing datang. Tapi sebagian kalangan membela mereka. “Sebagian dari pedagang-pedagang kita baru mampu berkaki lima,” tulis Mayapada.

Gubernur Ali Sadikin berusaha bersikap tegas. Dia menindak para PKL yang membandel. Tapi Ali juga menyediakan lahan baru untuk mereka. Ini tertuang dalam Pengumuman Gubernur DKI Jakarta tanggal 27 Juli 1971 No Ib.1/1/11/1970.

Pada masa Gubernur Cokropranolo, PKL beroleh angin lantaran pengusiran agak berkurang. Sejak itu, jumlah PKL tak terkendali. Mereka terus memenuhi pinggiran jalan ibukota.

Kisah Zona Waktu di Indonesia

Waktu yang seragam. Mampukah menyeragamkan etos kerja orang Indonesia?

Oleh: HENDARU TRI HANGGORO dan BONNIE TRIYANA

Dibaca: 23026 kali

Sandford Fleming.
Ilustrasi: AMSwara

SANDFORD Fleming, perencana perjalanan kereta api dan teknisi asal Kanada, baru saja ketinggalan kereta ketika dia mengunjungi Irlandia dalam tahun 1876. Dia bingung. Jadwal keberangkatan kereta ternyata tak sesuai dengan waktu sebenarnya. Dia mengira kereta berangkat malam, tetapi kereta telah berangkat pada pagi hari. Ada perbedaan meridian antara Fleming dengan jadwal yang disusun oleh orang Irlandia. Ini karena kala itu belum ada pembagian waktu secara baku. Tiap negeri, tiap kota memiliki aturan waktunya sendiri. Akibatnya, orang asing sering salah mengerti waktu jika berkunjung ke suatu negeri jauh.

Sejak peristiwa itu, Fleming berpikir tentang kebutuhan ukuran pembagian waktu yang baku. Sebagai perencana perjalanan kereta jarak jauh, dia tak mau ada kekacauan jadwal hanya karena orang salah membaca waktu.

Berdasarkan waktu rotasi bumi yang dibulatkan, 24 jam, dan derajat bumi, 360^o, Fleming membagi bumi ke dalam 24 zona waktu. Titik nol atau toloknya berasal dari Greenwich yang berada di bujur 0^o. Ini berarti, waktu di tiap garis bujur selebar 15^o dapat berbeda satu jam lebih lambat atau lebih cepat dari Greenwich. Semakin ke timur, waktu berbeda satu jam lebih cepat daripada Greenwich (+). Sebaliknya, semakin ke barat, waktu berbeda satu jam lebih lambat (-). Selisih waktu paling cepat dari Greenwich adalah 12 jam, pun jua dengan selisih paling lambatnya. Usul ini disepakati secara internasional melalui sebuah Konferensi Meridian Internasional di Washington DC pada Oktober 1884.

Di Hindia Belanda, koloni Belanda, pembagian waktu belum sepenuhnya mengikuti standar Greenwich Meridian Time (GMT). Belanda, meskipun tercatat sebagai negara yang menyetujui konferensi itu, belum merumuskan pembagian waktu untuk koloninya. Belanda baru menetapkan pembagian waktu pada 1908.

Staats Sporwegen (jawatan kereta api) meminta kepada pemerintah untuk menyusun sebuah zona waktu (mintakad) demi kelancaran perjalanan kereta di Jawa. Ketika itu, Hindia Belanda telah memiliki “greenwich” sendiri sebagai titik nol derajatnya, Jawa Tengah. Melalui Gouvernements besluit 6 Januari 1908, Jawa Tengah dan Batavia memiliki perbedaan waktu dua belas menit. Itu artinya, Batavia lebih lambat 12 menit dari Jawa Tengah. Peraturan ini diterapkan secara resmi pada 1 Mei 1908 dan hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Di luar wilayah itu, pemerintah tidak mengaturnya.

Wilayah Sumatera Barat dan Timur dan Balikpapan menjadi wilayah luar Jawa pertama yang mendapatkan pembagian waktu. Pemerintah mulai membagi waktu ketiga wilayah itu pada 22 Februari 1918. Padang tercatat memiliki perbedaan waktu 39 menit lebih lambat daripada Jawa Tengah, sedangkan Balikpapan berselisih 8 jam 20 menit lebih cepat dari Greenwich. Peraturan pembagian waktu selanjutnya, 1 Januari 1924, tidak mengubah pembagian waktu tersebut secara berarti. Peraturan itu hanya menetapkan selisih waktu antara Jawa Tengah dengan Greenwich adalah 7 jam 20 menit lebih cepat dari Greenwich. Di luar peraturan itu, pembagian waktu tiap daerah ditentukan olehHoofden van Gewestelijk Bestuur in Buitengewesen.

Memasuki 1930-an, penerbangan internasional dari Hindia Belanda ke Singapura dan Autralia dibuka. Peraturan mengenai pembagian waktu harus dirumuskan ulang. Hindia Belanda, untuk pertama kalinya, terbagi atas enam zona waktu sejak 11 November 1932 melalui peraturan Bij Gouvernment Besluit van 27 Juli 1932 no. 26,Staatsblad No .412. Selain pertimbangan penerbangan, kebiasaan masyarakat pemakai jam matahari juga menjadi alasan keluarnya peraturan ini. Pemerintah kolonial berharap masyarakat itu tak dirugikan dengan pembagian waktu ini. Dalam pembagian waktu ini, selisih waktu tiap zona adalah 30 menit.

Peraturan ini menjadi tak berlaku kala Belanda menyerahkan Hindia kepada Jepang pada 1942. Jepang menyesuaikan pembagian waktu di Hindia dengan kebutuhan militer dan propagandanya. Peraturan itu berlaku sejak 20 Maret 1942 sampai dengan 16 September 1945. Akibatnya, waktu di tiap wilayah Hindia disamakan dengan waktu Tokyo (GMT + 9). Sejarawan Didi Kwartanada mengatakan penyesuaian waktu dengan Tokyo itu untuk memudahkan mengatur daerah pendudukan Jepang di Asia. “Namun Jawa paling terpengaruh karena waktunya harus maju satu setengah jam lebih dulu dari biasanya. Yang paling susah orang yang biasa sholat subuh jam 04:00 jadi jam 02:30 malam,” kata doktor sejarah alumnus National University of Singapore itu.

Bukan hanya itu, anak sekolah pun mesti berangkat sekolah lebih pagi dari biasanya, pada pukul 05:30 subuh. Pemberlakuan itu menimbulkan banyak kekacauan di masyarakat. Didi merujuk kepada buku Tjamboek Berdoeri, sebuah memoar karya Kwee Thiam Tjing, yang mengisahkan betapa orang-orang Jawa di bawah Jepang yang harus menyesuaikan waktu Tokyo. “Kwee Thiam Tjing menulis kalau dia sering ngantuk karena harus bangun tidur lebih cepat dari biasanya,” katanya.

Bukan hanya jam, sistem penanggalan pun disesuaikan dengan penanggalan sumera, yang membuat orang Indonesia jauh lebih tua 660 tahun dari orang Jepang. Didi mengatakan, “Tahun 1942 disetarakan dengan 2602 tahun sumera yang berarti umur orang Jawa jauh lebih tua 660 tahun dari orang Jepang.” Bahkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pun menggunakan tahun sumer, yakni 2605, bukan 1945.

Ketika Belanda kembali menduduki sebagian daerah di Indonesia pada 1947, zona waktu di Indonesia terbagi tiga. Ini karena Belanda mengubah zona waktu Indonesia secara sepihak. Tiap zona berselisih GMT + 6, + 7, dan + 8, kecuali Papua yang berselisih GMT + 9. Tidak diketahui secara pasti pertimbangan apa yang melatarbelakangi pembagian waktu ini. Namun, pembagian ini tak berlangsung lama. Pada 1950, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia kembali ke pembagian enam zona waktu dengan selisih 30 menit tiap zona. Aturan ini tertuang dalam Keppres RI No. 152 Tahun 1950 yang mulai berlaku pada 1 Mei 1950. Hanya Irian yang masih menggunakan peraturan Belanda tahun 1947 karena masih diduduki Belanda.

Keppres itu bertahan selama 13 tahun. Pada 1963, Indonesia hanya terbagi atas tiga zona waktu: barat, tengah, dan timur. Irian Jaya yang telah kembali ke dalam wilayah Indonesia masuk zona timur bersama daerah tingkat I Maluku karena terletak pada 135 derajat bujur timur. Selisih waktunya dengan GMT adalah + 9. Daerah Tingkat I dan istimewa di Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali masuk zona barat karena terletak pada 105 derajat bujur timur. Wilayah-wilayah ini berselisih + 7 dari GMT. Zona Indonesia Tengah meliputi Daerah Tingkat I di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Letak bujurnya adalah 120 derajat bujur Timur dan berselisih + 8 dari GMT. Itu artinya, ada selisih satu jam di tiap zona. Pembagian ini dikukuhkan melalui Keppres No. 243 Tahun 1963. Beberapa pertimbangannya antara lain, segi sosial, agama, efisiensi ekonomi, dan penyederhanaan. Pembagian itu dimulai secara resmi sejak 1 Januari 1964.

Keberatan-keberatan segera muncul dari beberapa kalangan sejak diterapkannya pembagian tiga zona itu. Mereka menilai pembagian waktu itu janggal. Orang-orang di Sabang dan Pontianak harus bangun lebih pagi karena jam terbit matahari menjadi lebih awal. Tak sesuai dengan waktu terbit sebenarnya. Apalagi kota Pontianak ternyata justru tidak masuk zona barat walaupun terletak dalam bujur yang sama dengan Tegal. Sementara itu, Bali justru masuk zona barat meski terletak dalam bujur zona tengah.

Atas beberapa pertimbangan lain seperti pariwisata dan keberatan sebagian kalangan, pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai pembagian waktu melalui Keppres RI No. 41 Tahun 1987. Tidak ada perubahan pembagian zona waktu dalam peraturan baru tersebut. Indonesia tetap terbagi atas tiga zona waktu. Hanya beberapa daerah yang ditukar zona waktunya. Bali, misalnya, masuk ke zona tengah karena pertimbangan pariwisata, sedangkan Kalimantan Barat dan Tengah ditarik masuk ke zona barat dari zona tengah. Pembagian waktu ini berlangsung hingga sekarang meski usul perubahan pembagian waktu menjadi satu zona terus berkembang akhir-akhir ini.

Pada 11 Maret 2013, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menggulirkan wacana untuk menyatukan zona waktu di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurutnya penyatuan zona waktu dilakukan dengan alasan efisiensi kinerja sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi.

Singapura pun menentukan waktu sejam lebih cepat karena tak mau ketinggalan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Sebenarnya Singapura memiliki kesesuaian waktu dengan Indonesia bagian barat, khususnya Sumatera. “Lee Kuan Yew tak ingin warga Singapura ketinggalan. Kalau dilihat, anak sekolah di sana berangkat pagi-pagi sekali,” kata Didi.

Namun, apakah penggabungan zona waktu di seluruh wilayah Indonesia mampu pula mengubah etos kerja dan budaya orang Indonesia? Kita tunggu saja nanti.

http://historia.id/sains-teknologi/kisah-zona-waktu-di-indonesia

Sepuluh Fakta di Balik Pembangunan Jalan Daendels dari Anyer ke Panarukan

Jalan Anyer-Panarukan membentang dari ujung barat sampai ujung timur Jawa. Memakan ribuan korban, namun menjadi jalur penting hingga sekarang.

Oleh: HENDRI F. ISNAENI

Lukisan Herman Willem Daendels menginspeksi pembangunan Jalan Anyer-Panarukan.
Foto: KITLV.

HERMAN Willem Daendels menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda selama tiga tahun (1808-1811). Dalam waktu relatif singat itu, dengan tangan besinya berhasil membangun di berbagai bidang, baik untuk kepentingan ekonomi maupun pertahanan karena ditugaskan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Namun, pembangunan monumental dan melekat padanya adalah Jalan Anyer-Panarukan atau Jalan Raya Pos yang panjangnya mencapai seribu kilometer.

Kendati menyebut proyek Jalan Anyer-Panarukan sebagai genosida karena menelan ribuan korban, sastrawan Pramoedya Ananta Toer mengakui, dibandingkan pada masanya jalan itu sama dengan jalan Amsterdam–Paris. Pembangunannya yang hanya setahun (1808-1809) satu rekor dunia pada masanya. “Sejak dapat dipergunakan pada 1809 telah menjadi infrastruktur penting, dan untuk selamanya,” tulis Pram dalam Jalan Raya Pos, Jalan Daendels.

Berikut ini 10 fakta yang belum banyak diketahui orang tentang pembangunan Jalan Anyer-Panarukan.

1. Nol (0) Kilometer Anyer-Panarukan

Di sekitar Mencusuar Anyer yang terletak di Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyer, Serang, Banten, terdapat tapal yang menandai titik awal pembangunan Jalan Anyer-Panarukan. Tidak diketahui pasti siapa dan kapan pembuatannya. Sejarawan Universitas Indonesia, Djoko Marihandono, merasa heran dengan tapal tersebut. “Saya masih mempertanyakan nol kilometer yang ada di Anyer Banten sebagai titik awal pembangunan Anyer-Panarukan,” kata Djoko kepada Historia.

Selain itu, Djoko yang menulis disertasi tentang sentralisasi kekuasaan Daendels di Universitas Indonesia pada 2005, juga merasa prihatan karena dalam tapal tersebut “tahunnya saja salah.” Pada tapal persegi empat itu tertulis: “0 KM Anjer-Panarukan 1806 AKL.” Padahal, Daendels baru mendarat di Anyer pada 5 Januari 1808.

Dari Anyer ke Batavia, Daendels menempuh perjalanan selama empat hari. Pada musim hujan, jalan-jalan itu tidak layak dilewati. Sementara jalur laut tidak mungkin dilaluinya karena ancaman armada Inggris yang sudah mengepung pulau Jawa. Rute jalan Anyer-Batavia (Anyer-Cilegon-Serang-Tangerang-Batavia) sudah ada sebelumnya. Sehingga Daendels hanya memerintahkan untuk memperkeras dan memperlebarnya. Setelah diperkeras dan dilebarkan, Anyer-Batavia dapat ditempuh dalam waktu sehari.

“Pekerjaan ini mudah saja karena medannya datar. Hambatan hutan-belantara sepanjang lebih kurang 40 km dapat diatasi tanpa kesulitan berarti. Demikian juga dengan ruas jalan Batavia-Buitenzorg (Bogor),” tulis Pram.

2. Kepentingan Ekonomi, Lalu Militer

Menurut Pram, bukan kebetulan bila Daendels memerintahkan pembangunan jalan Anyer-Batavia sebagai prioritas utama. Dengan adanya jalan ini secara teoritis tentaranya akan segera dapat didatangkan dari Batavia bila Inggris menyerbu.

Namun, menurut Djoko, pembangunan jalan Anyer-Panarukan lebih termotivasi oleh kepentingan ekonomi, selanjutnya militer. “Daendels mengeluarkanbesluit (keputusan) bahwa tujuan pembangunan jalan itu untuk dua kepentingan, yaitu membantu penduduk dalam mengangkut komoditas pertanian ke gudang pemerintah atau pelabuhan dan untuk kepentingan militer. Tapi, dia mendahulukan kepentingan pertama karena memang daerah di sekitar Bogor sangat subur dan menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Namun, jalan dari Batavia hanya sampai Cisarua, dari Cisarua hanya jalan kecil, banyak belokan, dan sebagainya,” ujar Djoko.

Selain mempertahankan Jawa dari Inggris, Daendels juga harus mendanai pemerintahannya terlebih bisa setor ke kas pemerintah di Belanda. Dan komoditas andalannya adalah kopi yang ditanam di Priangan.

Daendels memang berhasil mengamankan jalur hubungan antara Bogor dan Batavia sebagai pelabuhan produk-produk ekspor. Setelah Inggris memblokade jalur ke pelabuhan Batavia, dia mencari alternatif pelabuhan lain yaitu di Cirebon dan Tegal. Namun, pengangkutan kopi dari Bogor lewat Batavia menuju Cirebon terkendala pemberontakan Bagus Rangin yang berkobar di Cirebon karena penetrasi ekonomi Tionghoa dan pembuangan Sultan Kanoman oleh VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur).

Dari hasil pemantauannya, Daendels mendapati jalan yang ada antara Bogor-Cirebon hanya sebatas jalan kecil dan tidak memungkinkan untuk pengangkutan komoditas dalam jumlah besar. Dia kemudian menugaskan komandan pasukan zeni Kolonel von Lutzow untuk melakukan pemetaan jalur Bogor-Cirebon. Hasilnya, jalur pembangunan Bogor-Cirebon yang akan ditempuh: Cisarua-Cianjur, Cianjur-Rajamandala, Rajamanadala-Bandung, Bandung-Parakanmuncang, Parakanmuncang-Sumedang, dan Sumedang-Karangsembung. Sebagian besar proyek pembangunan jalan raya ini ditujukan untuk memperbaiki dan menghubungkan jalan-jalan desa yang telah ada.

3. Kerja Upah

Daendels memutuskan pembangunan jalan Bogor-Cirebon yang berjarak 150 km, pada 25 April 1808 dan pengerjaannya dimulai awal Mei 1808. “Dalam membuat jalan yang sulit dan menembus gunung-gunung tinggi ini dikerahkan 1.100 tenaga kerja paksa,” tulis Pram.

Namun, menurut Djoko, pekerjaan pembuatan jalan raya Bogor-Cirebon dilakukan atas dasar kerja upah karena Direktur Jenderal Keuangan van Ijsseldijk menyiapkan dana untuk upah pekerja dan mandor, peralatan, dan konsumsi atau ransum. “Untuk membangun jalan dari Cisarua, Bogor sampai Cirebon, Daendels menyediakan dana sebanyak 30.000 ringgit ditambah dengan uang kertas yang begitu besar,” kata Djoko.

Pemberian upah didasarkan pada beratnya lokasi yang ditempuh seperti batuan padas, hutan lebat, lereng bukit atau gunung, keterjalan lokasi dan sebagainya. Rinciannya antara lain rute Cisarua-Cianjur (10 ringgit perak per orang/bulan), Cianjur-Rajamandala (4 ringgit perak per orang/bulan), Rajamanadala-Bandung (6 ringgit perak per orang/bulan), Bandung-Parakanmuncang (1 ringgit perak per orang/bulan), Parakanmuncang-Sumedang (5 ringgit perak per orang/bulan), dan Sumedang-Karangsembung (4 ringgit perak per orang/bulan). Selain upah, para pekerja juga mendapatkan beras dan garam.

“Sistem pembayarannya, pemerintah memberikan dana kepada para prefek (jabatan setingkat residen) lalu diberkan kepada para bupati. Ini buktinya ada. Sedangkan dari bupati ke para pekerja, tidak ada buktinya. Bisa jadi ada tapi belum saya temukan. Apakah para bupati membayarkannya atau tidak kepada pekerja, itu urusan lain. Jadi bukan kerja paksa karena diberi upah,” ungkat Djoko.

4. Pekerja Dari Luar Bogor-Cirebon

Rincian pekerja untuk pembangunan jalan Bogor-Cirebon antara lain Cisarua-Cianjur (400 orang), Cianjur-Rajamandala (150 orang), Rajamanadala-Bandung (200 orang), Bandung-Parakanmuncang (50 orang), Parakanmuncang-Sumedang (150 orang), dan Sumedang-Karangsembung (150 orang). Perbedaan jumlah pekerja tersebut disesuaikan dengan panjangnya jalan dan beratnya medan.

“Sebagian besar para pekerja tersebut dikerahkan dari luar daerah Bogor-Cirebon, terutama dari Jawa karena penduduk sekitar sudah diberikan tugas untuk meningkatkan produksi kopi,” kata Djoko.

Daendels menaruh perhatian besar terhadap kopi sampai-sampai dia mengangkat inspektur jenderal khusus tanaman kopi yang dijabat oleh Von Winckelman. Selain kopi, dia juga memperhatian padi. Kendati bukan komoditas ekspor, padi sangat diperlukan untuk menjamin pasokan pangan bagi masyarakat terutama di kota-kota besar seperti Batavia dan Surabaya.

Oleh karena itu, menurut Pram, Daendels memerintahkan pembangunan jalan Bogor-Cirebon sehabis panen kopi dan padi. Jauh sebelumnya wajib tanam kopi (koffie stelsel) telah dikenakan di Priangan dan harus menjualnya kepada Kompeni untuk membiayai pemerintahannya. “Priangan paling cocok tanaman kopi. Dan untuk melancarkan perekonomian Kompeni, jalan ekonomi perlu ditingkatkan. Digabungkan dengan keperluan pertahanan, jalan ekonomi juga dibuat jadi prasarana militer,” tulis Pram.

5. Di Bawah Pimpinan Militer

Mulanya proyek jalan Bogor-Cirebon ini akan diserahkan kepada Komisaris Urusan Pribumi, namun Daendels menyadari medannya tidak mungkin bisa ditangani oleh pekerja biasa. Peralatan yang dibawa para kuli tidak memadai, terlebih banyak batuan padas di lereng-lereng bukit sehingga tidak mungkin bisa dihancurkan dengan peralatan pertukangan. Selain itu, para pekerja juga terancam binatang buas.

Oleh karena itu, Daendels memutuskan proyek ini akan ditangani oleh militer dengan penanggungjawab Kolonel von Lutzow. Komandan zeni ini bertanggungjawab menyediakan peralatan dan persenjataan berat seperti meriam untuk meruntuhkan batuan-batuan padas maupun alat pengangkutnya.

6. Dimulainya Kerja Wajib

Setibanya di Karangsembung, timbul persoalan. Selain dana habis untuk membayar pekerja maupun untuk perbaikan dan perawatan jalan, sebagian dari tanah-tanah di sekitar Karangsembung yang akan dijadikan jalan, milik Sultan Cirebon. Daendels kemudian menekan Sultan agar menyerahkan tanahnya demi kepentingan pembangunan jalan. Sultan membebaskan tanahnya karena Daendels menjanjikan jalan itu bisa digunakan untuk mengangkut kopi yang juga memberikan pemasukan kepada Sultan. Namun, menurut Pram, residen Cirebon sendiri juga “mengajukan permohonan agar pekerjaan diteruskan melewati karesidenannya. Selanjutnya demikian pula halnya dengan Residen Pekalongan. Dan jalan Raya Pos pun semakin panjang, hanya sekarang memantai.”

Untuk menyiasati kehabisan dana, Daendels mengumpulkan semua penguasa pribumi termasuk para bupati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di rumah residen Semarang. Dia menyampaikan maksudnya untuk melanjutkan pembangunan jalan raya dari Cirebon sampai Surabaya. Daendels meminta kepada mereka agar menyediakan tenaga kerja dengan menggunakan sistem kerja yang berlaku pada masyarakat yaituheerendiensten, kerja wajib untuk raja.

“Prinsip kerja wajib itu karena penduduk menempati tanah milik raja, maka wajib hukumnya untuk memberikan upeti kepada raja. Ini dipakai oleh Daendels untuk memerintahkan para bupati agar mengerahkan penduduknya untuk bekerja,” kata Djoko.

Jalur Cirebon-Surabaya yang akan ditempuh di sepanjang pantai utara Jawa dengan pertimbangan bahwa semua itu adalah tanah-tanah pemerintah, sehingga tidak akan mengganggu wilayah raja-raja pribumi. Atas kesediaan para bupati, proyek penggarapan jalan itu dilanjutkan.

7. Mengapa ke Panarukan?

Ketika berkunjung ke Surabaya pada awal Agustus 1808, Daendels melihat bahwa jalan dari Surabaya perlu diperpanjang ke timur. Tujuannya bahwa wilayah Ujung Timur (Oosthoek) merupakan daerah yang potensial bagi produk tanaman tropis selain kopi, seperti gula dan nila. Di samping itu ada kemukinan perairan di sekitar selat Madura memberikan peluang bagi pendaratan pasukan Inggris. Untuk itu, dia memerintahkan F. Rothenbuhler, pemegang kuasa(gesaghebber) Ujung Timur sebagai penanggungjawab pembangunan jalan Surabaya sampai Ujung Timur yang dimulai pada September 1808.

Titik akhir jalan di Ujung Timur terletak di Panarukan, dan tidak dibangun hingga Banyuwangi. Pertimbangannya Banyuwangi dianggap tidak memiliki potensi sebagai pelabuhan ekspor. Sedangkan Panarukan dipilih karena dekat daerah lumbung gula di Besuki dan dengan tanah-tanah partikelir yang menghasilkan produk-produk tropis penting.

8. Tonggak atau Paal

Daendels telah memerintahkan pembangunan jalan dari Ujung Barat (Anyer) sampai Ujung Timur (Panarukan) yang jaraknya mencapai 600 paal (1 pal = 1,5 km) atau hampir 1.000 kilometer. Direncanakan jalan ini mencapai lebar dua roed (1 roed = 3,767 m2) atau jika medan memungkinkan lebarnya 7,5 meter. Setiap 400 roed(1 roed = 14,19 meter) harus dibuat satu tonggak (paal). Menurut Pram, setiap jarak 150,960 meter harus didirikan tonggak untuk jadi tanda jarak dan juga tanda kewajiban bagi distrik (kawedanaan) dan penduduknya untuk memeliharan jalan tersebut.

“Jalan-jalan yang sudah selesai diberi tanda dengan ukuran paal.Makanya di daerah-daerha yang dilewati jalan ini kebanyakan namanya berawalan Pal seperti Pal Merah, Pal Meriam, Pal Sigunung,” kata Djoko.

9. Peraturan Jalan Raya Pos

Setelah Jalan Anyer-Panarukan selesai, Daendels mengeluarkan tiga peraturan terkait dengan pengaturan dan pengelolaan jalan raya ini. Peraturan pertama dikeluarkan pada 12 Desember 1809 berisi aturan umum pemanfaatan jalan raya, pengaturan pos surat dan pengelolaannya, penginapan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kereta pos, komisaris pos, dinas pos dan jalan. Peraturan kedua keluar pada 16 Mei 1810 tentang penyempurnaan jalan pos dan pengaturan tenaga pengangkut pos beserta gerobaknya. Peraturan ketiga tanggal 21 November 1810 tentang penggunaan pedati atau kereta kerbau, baik untuk pengangkutan barang milik pemerintah maupun swasta dari Jakarta, Priangan, Cirebon, sampai Surabaya.

10. Genosida Daendels

Pembangunan Jalan Anyer-Panarukan hingga kini masih menjadi perdebatan. Di satu pihak pembangunan Jalan Raya Pos itu sangat dipuji, tetapi di lain pihak juga dicaci karena mengorbankan banyak nyawa manusia.

Pram menegaskan bahwa pembangunan Jalan Anyer-Panarukan adalah salah satu genosida dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. “Menurut sumber Inggris hanya beberapa tahun setelah kejadian Jalan Raya Pos memakan korban 12.000 orang,” tulis Pram.

Menurut Denys Lombard dalamNusa Jawa Silang Budaya Jilid 1, musuh-musuh Daendels membandingkan pembangunan Jalan Anyer-Panarukan dengan Piramida Mesir. Dampak jalan raya itu ternyata jauh melampaui perkiraan Daendels. Jalan ini telah memenuhi harapan Daendels sebagai sarana ekonomi kolonial. Meski tidak memungkinkan untuk menahan pendaratan Inggris, namun jalan ini mengubah secara besar-besaran kondisi ekonomi dan kehidupan di Jawa. Jalan ini mempersingkat waktu tempuh: Batavia-Surabaya dapat ditempuh dalam lima hari; pengiriman pos Batavia-Semarang hanya memerlukan 5-6 hari, sebelumnya memakan 14 hari di musim kemarau atau tiga minggu sampai sebulan di musim hujan. Jalan ini memunginkan pengembangan dan komersialisasi produk-produk perkebunan. Jalan ini juga menciptakan sebuah kelompok sosial penting, yaitu kaum pedagang perantara. Terakhir dan terutama, jalan raya ini menimbulkan pergerakan penduduk yang berpengaruh ke segala bidang.