Jokowi bertemu Tony Abbott. ©Setpres RI/Rusman
Sikap 'ngambek' Australia pada Indonesia usai eksekusi mati dua warga negaranya dinilai justru akan merugikan Negara Kanguru itu sendiri. Pelaksanaan eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia dua hari lalu mendapat reaksi penarikan Duta Besar (Dubes) Australia dari Jakarta dan desakan boikot terhadap Bali dan Indonesia.
Seperti dilansir Antara, hal ini menjadi salah satu topik kunci dalam sebuah forum diskusi kerja sama geo-politik dan perdagangan internasional yang digelar di Perth, Australia Barat, Jumat (1/5). Hadir dalam sesi yang dipandu oleh jurnalis kawakan harian 'The Australian' Paul Kelly itu tiga narasumber kompeten membahas ketegangan Indonesia-Australia di forum 'In The Zone 2015' yakni Stephen Smith (mantan menteri luar negeri dan Menteri Pertahanan Australia), Profesor Krishna Sen (peneliti politik dan media massa Indonesia) serta Gordon Flake (CEO Perth USAsia).
"Saya tidak percaya bila keputusan untuk mengeksekusi adalah sebuah serangan Indonesia terhadap Australia," ujar Stephen Smith yang juga menjabat sebagai Direktur Perth USAsia Centre.
Menurut pria yang juga akademisi berbasis di University of Western Australia (UWA) itu, Australia sebagai negara dengan populasi kecil harus mendekati negara-negara di kawasan seperti India, China, Indonesia, ASEAN, dan Afrika demi kepentingan ekonomi jangka panjang. Pasalnya, pada 2050, Indonesia akan menjadi negara dengan populasi terbanyak ke-4 di dunia, di bawah China, India, dan Amerika.
"Bila hubungan kita tidak bagus dengan Indonesia, maka kelak ketika Indonesia menjadi pasar terbesar ke-4 di dunia, Australia tidak akan memperoleh keuntungan seperti apa yang kita punya sekarang," kata dia.
Secara hukum, lanjut dia, penduduk Indonesia melihat ini adalah masalah yang jelas. Hukum di Indonesia memang mengancam mati para pengedar narkoba, sementara, di Australia hukuman mati baru dihapuskan pada 1985 dan resmi menjadi pandangan politik nasional di 1990-an.
Dalam sebuah wawancara pada 2012, Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott yang saat itu merupakan pemimpin partai oposisi, mengaku setuju dengan adanya hukuman mati terhadap pembunuh massal, meskipun dia dan partainya tidak berencana menghidupkan kembali hukuman mati di Australia. Tony Abbott saat itu berpandangan bahwa pembunuh berdarah dingin yang membunuh ratusan orang patut dihukum paling keras, yaitu hukuman mati.
Seperti dilansir Antara, hal ini menjadi salah satu topik kunci dalam sebuah forum diskusi kerja sama geo-politik dan perdagangan internasional yang digelar di Perth, Australia Barat, Jumat (1/5). Hadir dalam sesi yang dipandu oleh jurnalis kawakan harian 'The Australian' Paul Kelly itu tiga narasumber kompeten membahas ketegangan Indonesia-Australia di forum 'In The Zone 2015' yakni Stephen Smith (mantan menteri luar negeri dan Menteri Pertahanan Australia), Profesor Krishna Sen (peneliti politik dan media massa Indonesia) serta Gordon Flake (CEO Perth USAsia).
"Saya tidak percaya bila keputusan untuk mengeksekusi adalah sebuah serangan Indonesia terhadap Australia," ujar Stephen Smith yang juga menjabat sebagai Direktur Perth USAsia Centre.
Menurut pria yang juga akademisi berbasis di University of Western Australia (UWA) itu, Australia sebagai negara dengan populasi kecil harus mendekati negara-negara di kawasan seperti India, China, Indonesia, ASEAN, dan Afrika demi kepentingan ekonomi jangka panjang. Pasalnya, pada 2050, Indonesia akan menjadi negara dengan populasi terbanyak ke-4 di dunia, di bawah China, India, dan Amerika.
"Bila hubungan kita tidak bagus dengan Indonesia, maka kelak ketika Indonesia menjadi pasar terbesar ke-4 di dunia, Australia tidak akan memperoleh keuntungan seperti apa yang kita punya sekarang," kata dia.
Secara hukum, lanjut dia, penduduk Indonesia melihat ini adalah masalah yang jelas. Hukum di Indonesia memang mengancam mati para pengedar narkoba, sementara, di Australia hukuman mati baru dihapuskan pada 1985 dan resmi menjadi pandangan politik nasional di 1990-an.
Dalam sebuah wawancara pada 2012, Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott yang saat itu merupakan pemimpin partai oposisi, mengaku setuju dengan adanya hukuman mati terhadap pembunuh massal, meskipun dia dan partainya tidak berencana menghidupkan kembali hukuman mati di Australia. Tony Abbott saat itu berpandangan bahwa pembunuh berdarah dingin yang membunuh ratusan orang patut dihukum paling keras, yaitu hukuman mati.
Hal senada disampaikan oleh Gordon Flake, seorang warga Amerika Serikat yang memimpin pusat kajian kerja sama kawasan Amerika dan Asia berbasis di Perth. Dari perspektif jangka panjang, Indonesia terlalu penting untuk Australia abaikan.
"Ketika orang Amerika, Jepang, India, dan China melihat Indonesia, mereka melihat peluang, peluang, dan peluang," ujar pria yang berpuluh tahun terlibat dalam riset kajian Semenanjung Korea itu.
Menurutnya, pesatnya pertumbuhan kelas menengah dan besarnya jumlah penduduk di Indonesia menjadikan negara ini sangat menggiurkan untuk perdagangan dalam menggenjot perekonomian. "Jumlah penduduk yang besar, dengan kelas menengah yang akan melampaui 100 juta pada 2050, Indonesia adalah pasar yang luar biasa besar," kata dia menjelaskan proyeksi pertumbuhan populasi dan pasar di Indonesia.
"Ekonomi, perdagangan, sumber daya alam, investasi, dan populasi, itu semua adalah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Australia dari hubungan baik dengan Indonesia," tegasnya.
Dia pun mengakui bahwa sebagian besar dari sumber ketegangan Indonesia-Australia akhir-akhir ini disebabkan oleh pemberitaan media massa dan reaksi publik. Persepsi yang berkembang adalah bahwa orang Australia hanya dihukum mati di Indonesia, padahal, hukuman ini juga terjadi di China.
"Dan saya akan sangat terkejut bila reaksinya akan sama bila hukuman mati ini dilakukan oleh China," katanya.
Standar ganda yang tengah ditunjukkan oleh Australia ini juga menjadi poin yang harus diperbaiki. "Kita harus menempatkan isu penghapusan hukuman mati sebagai salah satu agenda kerja sama bersama negara-negara yang lain, karena saat ini media di Indonesia mempertanyakan di mana Australia ketika negara-negara lain melakukan eksekusi mati terhadap non-warga Australia?" kata Krishna Sen menimpali.
Saat ini, masyarakat Australia sedang beradaptasi dengan jenis demokrasi baru di Indonesia. Presiden Indonesia yang sekarang Joko Widodo, adalah orang yang bertindak berdasarkan opini publik, sangat berbeda dengan presiden sebelumnya yang kebijakannya sedikit banyak mendapat pengaruh dari politisi Australia.
"Australia terbiasa mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap politisi Indonesia. Tapi sekarang mereka bergerak berdasarkan opini publik, jadi di sinilah contoh bagaimana demokrasi bisa mempersulit diplomasi," kata Gordon.
"Ketika orang Amerika, Jepang, India, dan China melihat Indonesia, mereka melihat peluang, peluang, dan peluang," ujar pria yang berpuluh tahun terlibat dalam riset kajian Semenanjung Korea itu.
Menurutnya, pesatnya pertumbuhan kelas menengah dan besarnya jumlah penduduk di Indonesia menjadikan negara ini sangat menggiurkan untuk perdagangan dalam menggenjot perekonomian. "Jumlah penduduk yang besar, dengan kelas menengah yang akan melampaui 100 juta pada 2050, Indonesia adalah pasar yang luar biasa besar," kata dia menjelaskan proyeksi pertumbuhan populasi dan pasar di Indonesia.
"Ekonomi, perdagangan, sumber daya alam, investasi, dan populasi, itu semua adalah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Australia dari hubungan baik dengan Indonesia," tegasnya.
Dia pun mengakui bahwa sebagian besar dari sumber ketegangan Indonesia-Australia akhir-akhir ini disebabkan oleh pemberitaan media massa dan reaksi publik. Persepsi yang berkembang adalah bahwa orang Australia hanya dihukum mati di Indonesia, padahal, hukuman ini juga terjadi di China.
"Dan saya akan sangat terkejut bila reaksinya akan sama bila hukuman mati ini dilakukan oleh China," katanya.
Standar ganda yang tengah ditunjukkan oleh Australia ini juga menjadi poin yang harus diperbaiki. "Kita harus menempatkan isu penghapusan hukuman mati sebagai salah satu agenda kerja sama bersama negara-negara yang lain, karena saat ini media di Indonesia mempertanyakan di mana Australia ketika negara-negara lain melakukan eksekusi mati terhadap non-warga Australia?" kata Krishna Sen menimpali.
Saat ini, masyarakat Australia sedang beradaptasi dengan jenis demokrasi baru di Indonesia. Presiden Indonesia yang sekarang Joko Widodo, adalah orang yang bertindak berdasarkan opini publik, sangat berbeda dengan presiden sebelumnya yang kebijakannya sedikit banyak mendapat pengaruh dari politisi Australia.
"Australia terbiasa mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap politisi Indonesia. Tapi sekarang mereka bergerak berdasarkan opini publik, jadi di sinilah contoh bagaimana demokrasi bisa mempersulit diplomasi," kata Gordon.
Merdeka.comt
Tidak ada komentar:
Posting Komentar